Mudah-mudahan Teten Masduki bisa menerima Amanah sebagai Plt Pimpinan KPK

Masuknya tiga orang pemimpin KPK kedalam penyidikan hukum, menyebabkan SBY terpaksa atau mungkin juga memaksakan diri untuk membuat perpu dan kepres yang akan mengangkat tokoh lain menjadi pengganti para pemimpin KPK yang disangka oleh hukum tersebut.

Mungkin ini merupakan batu sandungan bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinegeri ini...

tetapi mungkin saja ini merupakan batu loncatan bagi pemberantasan korupsi yang lebih berani dan lebih bergigi....

coba simak tulisan dari Rekan berikut ini....

buktikan komitmen pemberantasan korupsi SBY angkat ICW menjadi plt pimpinan KPK

Posted on September 23, 2009 by defrimardinsyah | Sunting

Kasus yang membelit pimpinan KPK, mulai dari Antasari Azhar sampai yang dialami oleh Bibit Samad dan Chandra Hamzah, dapat dijadikan sebagai sebuah momentum untuk membuktikan bahwa SBY merupakan Presiden yang Legendaris, khususnya dalam hal pemberantasan Korupsi dinegeri ini. Tentu saja hal ini dapat dicapai jika SBY memutuskan pengganti yang sangat tepat.

Kalau dari pengamatan kita atas setiap keputusan-keputusan penting yang diambil oleh SBY, nampak sekali bahwa SBY sangat berhati-hati dalam memutuskannya, memperhitungkan setiap kemungkinan dan resiko yang akan timbul, tentu saja memperhitungkan dampak keputusan yang diambil bagi kekuasaannya sebagai presiden, baik dibidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan yang pasti juga dampak secara langsung bagi citra diri SBY sebagai seorang pemimpin bangsa ini.

Sebagai seorang yang mengenyam banyak pendidikan dan keilmuan, serta latar belakang sebagai seorang konseptor, SBY sudah terbiasa untuk selalu melakukan perhitungan-perhitungan ini. Ditambah lagi, sejak periode yang lalu, SBY sudah menggunakan para ahli dibidang masing-masing sebagai penasehatnya dalam mengambil keputusan. Lembaga Wantimpres ini berbeda dengan DPA pada zaman orde baru, jika DPA adalah perwakilan dari kekuatan politik ataupun organisasi masa yang eksis di tengah masyarakat, dan merupakan lembaga Negara yang memiliki kedudukan hukum didalam pengambilan keputusan-keputusan dinegeri ini, sedangkan Watimpres dimasa SBY merupakan salah satu lembaga dibawah naungan istana.

Walaupun kedua lembaga ini sepertinya memiliki fungsi yang sama, tetapi dalam kenyataannya, watimpres lebih mengutamakan kualitas dan fungsinya dibandingkan DPA, karena DPA hanyalah sebagai alat untuk mengkonstitusionalkan keputusan-keputusan yang diambil oleh presiden.

baca selengkapnya

Rahasia di Balik Polling SMS TV One dan Metro TV

4 Juli 2009 oleh Dwiki Setiyawan

Keluarga Fami Fachrudin

Keluarga Fami Fachrudin

Di milis Kahmi Pro Network, rekan saya Fami Fachrudin yang mantan caleg DPR-RI dari Partai Gerindra, menulis catatan ringan mengenai kegiatan polling short message servive (sms) saat berlangsung acara Debat Capres dan Cawapres beberapa waktu lalu.

Dari penuturannya, barulah saya tahu, “Oh begini tho ‘pertempuran’ yang terjadi dibalik kegiatan polling sms untuk saling dongkrak-mendongkrak perolehan hasil akhir yang selama ini tidak diketahui publik.”

Rekan Fami Fachrudin ini pendapatnya saya kutip lengkap untuk tulisan ini, karena dia punya kapasitas untuk bicara soal polling sms dimaksud. Saat ini ia Presiden Direktur PT ASMINDO. Sebuah perusahaan berkantor di Jakarta yang bergerak di bidang content provider, telekomunikasi dan teknologi informasi. Pembaca yang ingin tahu banyak soal sosok satu ini, silakan klik situsnya di http://www.masfami.com.

Di milis tersebut, Fami yang asli Bumiayu Jawa Tengah itu menuturkan bahwa ia menggunakan SMSCaster untuk ‘membom’ empat digit nomor tujuan pengiriman sms. Program SMSCaster ini, katanya pula bisa dicari di internet lewat Mesin Pencari Google.

Berikut catatan Fami Fachrudin mengenai sepak terjang dibalik kegiatan Polling SMS Debat Capres dan Cawapres selengkapnya:

Karena debat capres-cawapres sudah usai, mungkin perlu sedikit diungkap secara singkat bagaimana kegiatan polling di TV One dan Metro TV.

Saya sedih dan geli, ketika para pakar dan juru bicara Tim Kampanye Nasional dengan “serius” membahas hasil polling tersebut, termasuk our newly crowned as professor yang pada debat cawapres ke-1 jadi komentator di Metro TV. Padahal, bersama Ami Geis, Dian, dan Tatat di OhLaLa (belakangan datang Medrial, Hamid, dan IJP) saya kirim ribuan sms dari laptop saya untuk menyodok suara dukungan sms utk Prabowo hingga 32%. Saya geli saat pengamat kita membahas hasil polling tersebut dengan segala argumennya.

***

Saat debat capres pertama usai, paginya Mega-Prabowo Media Center membahas soal perolehan suara Mega pada polling sms kedua TV tersebut yang sangat rendah. Mereka mengeluh karena kesulitan mengirimkan sms dukungan ke 3030 (TV One) maupun 6876 (Metro TV).

Sebagai orang yang menggeluti bisnis content provider, saya mengerti betul bagaimana teknis yang ada di belakang mesin 3030 dan 6876 bekerja. Lalu saya sampaikan kepada kawan-kawan (di Tim Sukses Mega-Prabowo), sediakan saya pulsa senilai 10 juta rupiah, saya akan bekerja menaikkan angkanya.

Singkat kata, seusai debat cawapres 1, suara Prabowo di Metro TV mencapai 32, Boediono 45, dan Wiranto 20. Itu berkat 2 buah modem dan pulsa senilai Rp 10 juta.

Mungkin merasa kecolongan (Boediono di bawah 50%), pada debat capres ke-2, atau seri debat ke-3 dari serial debat itu, pengiriman memakai modem dipersulit. Puji Tuhan, ada orang Metro TV yang teledor kirim sms ke nomor yang dipakai untuk “menggempur” berbunyi:
“Tolong jangan jadi spammers –Metro TV“.

I got you! Rupanya aliran sms yang masuk ke mesin 6876 ‘diplototin’ sama mereka sehingga nomor yang berkali-kali masuk bisa ketahuan. Sms itu adalah bukti bahwa aliran sms yang masuk “dikontrol” oleh mereka. Pikiran kotor saya berpendapat, mereka mau mengontrol agar suara SBY-Boediono tetap di atas 50%.

Ini jelas tidak fair. Pertama, sms yang saya kirim isinya sesuai dengan petunjuk. Kedua, jumlah sms yg saya kirim tidak melanggar aturan karena presenter bilang: kirim sebanyak-banyaknya !

Malam itu hasilnya mengecewakan. Paginya Media Center mengadakan jumpa pers untuk sedikit menyentil praktek tersebut.

Pada seri ke-4 atau debat cawapres ke-2, saya sediakan 5 modem dan pulsa senilai 3p 20 juta. Hasilnya, suara Prabowo di TV One merangsek hingga 36% (Boediono 48). Hanya di Metro TV yang saya dapati masih “dipermainkan”. Sejak pukul 18.00 hingga 21.00 wib, seluruh sms berisi “Cawapres 1″ yg dikirim ke 6876 mental dan dapat jawaban “layanan tidak tersedia”. Anehnya, jam 21.00 Metro TV tetap mengumumkan hasil pollingnya.

Seri debat terakhir saya pulang kampung jadi tidak ikutan polling. Hasilnya Mega mendapat 14% di TV One dan 9% di Metro TV.

Tahukah Saudara bagamana SBY-Boediono menangani polling ini? Mereka membayar sebuah perusahaan content provider (namanya saya rahasiakan) dan menyiapkan seluruhnya 50 modem.

*****
Sumber : http://dwikisetiyawan.wordpress.com/2009/07/04/rahasia-di-balik-polling-sms-tv-one-dan-metro-tv/

miliki istri Sholehah, JK-WIN memenangkan pemilu presiden 2009

Seorang istri memiliki pengaruh yang sangat luar biasa atas suaminya. Tidak dapat dipungkiri, dibalik keberhasilan seorang pemimpin, ada seorang perempuan yang menjadi pendukung dan pemberi semangat bagi sang suami,

Bu Tien merupakan sosok yang menjadi Women behind the screen dari keberhasilan Soeharto, tetapi mungkin juga pengaruh Bu Tien juga menjerumuskan Soeharto untuk mengambil keputusan-keputusan yang akhirnya merugikan bangsa ini.

Sibalik SBY, ada seorang Kristiani Herrawati, yang merupakan anak Sarwo Edhie Wibowo. Latar belakang dan kemampuan sang istri tentu juga yang memberikan dukungan sehingga SBY bisa menjadi presiden pada 2004-2009.

Samahalnya dengan Bu Tien, ternyata Ibu Kristiani sepertinya melakukan kesalahan yang sama, dengan melakukan intervensi langsung atas keberhasilan sang suami. Bahkan Ibu negara yang sering dipanggil ibu Ani ini ( mungkin untuk menghindari kesan agama tertentu), terlibat langsung dengan Partai Demokrat yang mengusung SBY, bahkan konon katanya, beliau memiliki hak veto yang tinggi atas keputusan-keputusan partai Demokrat.

Bahkan, memasang adik, anak dan ipar dalam posisi strategis di TNI dan internal partai Demokrat juga merupakan keputusan yang ditentukan oleh Kristiani. Inilah kesalahannya yang sama yang akhirnya menjerumuskan Soeharto, sehingga diturunkan oleh gerakan reformasi mahasiswa.

Berbeda dengan istri JK dan Wiranto, justru memberikan support bagi keberhasilan pasangan JK-WIN dalam Pemilu presiden 2009, simak beritanya..

Rabu, 03/06/2009 10:36 WIB

Buku 'Istri Solehah Mufidah Kalla & Uga Wiranto' Dicetak 3 Juta
Gunawan Mashar - detikPemilu




Jakarta - Istri pasangan JK-Wiranto turut mendukung suaminya di kompetisi Pilpres. Caranya dengan menelurkan buku bertajuk "Istri Solehah Pasangan Pemimpin Masa Depan".

Buku itu bersampul gambar Mufidah Kalla dan Uga Wiranto. Keduanya mengenakan baju muslim putih dengan jilbab dan selendang merah. Buku ini diklaim sebelumnya telah dicetak 1 juta kopi dan kini akan dicetak lagi 2-3 juta kopi.

"Antusias para dai atas buku ini tinggi, makanya kami perbanyak," ujar Ketua Forum Dai Muda Indonesia Syahrul Zaki usai bertemu JK di markas Golkar Jl Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2009).

Buku ini dicetak dan disebarkan oleh para dai muda dan penyebarannya hingga ke pelosok desa. Lebih lanjut Syahrul menjelaskan para dai muda akan mengkampanyekan pasangan JK-Wiranto dengan menggunakan buku itu.

Buku setebal 8 halaman ini membahas soal wanita berjilbab pendamping pemimpin masa depan. Buku mencantumkan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi Muhammad tentang pentingnya istri solehah, seperti 'Dunia adalah Perhiasan dan Sebaik-baik Perhiasan adalah Istri Solehah'.

Mayoritas buku berisi sejarah Islam yang menekankan wanita solehah sebagai penyejuk dan motivator bagi suami. Dicontohkan juga peran istri Rasullah dalam mendukung dakwah suaminya.

( nik / nrl )

Sebagai seorang perempuan yang mendambakan dan berkeinginan untuk menjadi Istri yang sholelah, tentu upiakbanun telah menepatkan keputusan untuk mendukung JK-WIN dalam pemilu presiden nanti, dan Upiak Banun juga berharap agar seluruh muslimah yang ada di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan JK-WIN, dan tentu saja menghimbau perempuan Indonesia lainnya yang telah terperdaya oleh bujukan dan janji-janji SBY-Berbudi, yang mungkin saja akan mengadaikan seluruh aset bangsa ini…

Upiak Banun selalu berdoa di setiap akhir Sholat, agar JK-WIN diberikan kekuatan untuk memenangkan pertarungan nanti… dan SBY-Berbudi dapat dikalahkan secara telak….

Masih mau pilih SBY... pemerintah bisa bangkrut..

terima pesan di facebook... coba cari dengan google... sby pemerintah bangkrut hasilnya adalah sebanyak 100.000 informasi tentang hal itu...

klik sana dan klik sini... inilah hasil beberapa kutipannya

Selasa, 2 Juni 2009
Pernyataan Bangkrut
Senin, 16 Maret 2009 00:43 WIB


DAYA rusak krisis keuangan global terhadap perekonomian kita sangat dahsyat. Bahkan, saking hebatnya daya rusak tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai-sampai mengatakan bahwa government is broke, pemerintah bangkrut.

Ketika memberikan sambutan pada pembukaan Sidang Pleno Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), pekan lalu, Kepala Negara menyebutkan bahwa kebangkrutan itu dipicu tergerusnya pendapatan negara.

Penerimaan pajak berkurang karena insentif pajak harus dikeluarkan. Pada saat yang sama, pengeluaran bertambah karena pemerintah harus menggelontorkan stimulus ekonomi. Kondisi seperti itulah, kata Presiden, yang membuat pemerintah merupakan pihak yang paling awal terimbas krisis dan paling merugi. Tapi, lanjut Presiden, tidak apa-apa yang penting rakyat tidak terlalu merugi.

Pernyataan pemerintah bangkrut itu sekilas merupakan pengakuan jujur. Pengakuan jujur betapa krisis keuangan sudah tidak bisa dipandang remeh lagi. Namun, ungkapan itu menjadi tidak tepat dan tidak elok diucapkan seorang pemimpin tertinggi negeri ini.

Tidak patut karena ucapan itu bisa mendatangkan efek buruk tambahan yang kian membenamkan negeri ini dalam krisis. Lebih-lebih, Presiden menyampaikan 'keluh kesah' ruginya pemerintah itu di depan para pengusaha muda.

Itu bisa menjadi sinyal buruk bagi para investor. Mereka amat mungkin berpikir bahwa pemerintah sudah tidak sanggup berbuat apa-apa lagi menghadapi krisis saat ini. Akan makin berbahaya lagi bila ada yang menafsirkan bahwa ucapan itu merupakan upaya pemerintah untuk berkelit.

Berkelit dari ketidakmampuan menunaikan janji-janji ekonomi ketika awal-awal memerintah dulu. Apalagi, tanda-tanda bakal munculnya gugatan itu sudah tampak. Adalah Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang berencana melakukan gugatan kelompok (class action) terhadap pemerintah di bawah SBY dan JK. Gugatan dilayangkan karena SBY-JK dianggap tidak merealisasikan janji kampanye.

Padahal, janji-janji itu telah didokumentasikan dalam dokumen negara melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Apa saja janji itu? Di antaranya janji mengurangi tingkat kemiskinan pada 2009 menjadi hanya 8,2% dari jumlah penduduk, atau tinggal 18 juta orang. Nyatanya, hingga saat ini masih ada sedikitnya 30 juta orang (sekitar 14%) hidup dalam kemiskinan.

Mengenai pengangguran, SBY-JK berjanji bakal menekan angka orang tidak bekerja menjadi hanya 5,1% dari angkatan kerja pada 2009. Namun, realisasinya angka pengangguran masih 8%, bahkan bisa makin bertambah akibat krisis global. Adalah kenyataan bahwa krisis keuangan global memang telah membuyarkan segala impian indah yang pernah didengungkan lima tahun lalu. Akan tetapi, mengatakan bahwa pemerintahlah yang merupakan pihak yang pertama merugi dan paling parah kerugiannya, kiranya tidak bijak.

Mengapa tidak terus terang meminta maaf kepada rakyat bahwa janji tidak mungkin terpenuhi karena daya rusak krisis lebih dahsyat daripada yang dikira? Sebuah permintaan maaf yang tulus dibarengi dengan langkah konkret menambah stimulus untuk sektor riil yang padat karya--bukan hanya penghematan pajak (tax saving)--kiranya lebih bijak.

Kalau penghematan pajak yang digenjot, lalu disertai dengan pernyataan pemerintah bangkrut karena penerimaan pajak berkurang, itu sama saja dengan memohon pemakluman untuk sebuah kesalahan yang disengaja.

kemudian ada juga

SBY: RI Bisa Bangkrut
Senin, 22 Desember 2008



Para pengusaha yang tergabung dalam Kadin (Kamar Dagang dan Industri) kembali meminta pemerintah mengeluarkan paket stimulus seperti yang dilakukan AS, China, dan Eropa dalam mengatasi krisis. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan pemerintah belum mampu menyediakan paket stimulus seperti yang dilakukan negara-negara maju.



Menurut SBY, pemerintah sepakat perlunya paket stimulus untuk mengatasi krisis. Sayangnya, APBN Indonesia tidak sebesar Amerika Serikat, China, atau negara-negara lain di Eropa. ’’Paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global harus realistis dengan menimbang kemampuan APBN,’’ kata SBY saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Kadin di Jakarta Convention Center kemarin (21/12).


Justru, lanjut SBY, paket stimulus yang tidak realistis hanya menyebabkan kebangkrutan negara dan menimbun beban di masa depan. SBY memberi contoh, kebijakan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang pernah dikeluarkan pemerintah ternyata menimbulkan masalah hukum dan tidak tuntas penanganannya sampai saat ini.


’’Selalu ada keterbatasan dalam bujet dan kemampuan fiskal kita. Kita mengharapkan paket stimulus seperti China, tetapi kita tidak mampu. Kita tidak bisa berharap sesuatu yang tidak realistis, nanti terjadi kebangkrutan,’’ ujar SBY.


Dalam struktur APBN, tambah dia, stimulus untuk pertumbuhan menempati prioritas kedua setelah komponen gaji pegawai dan belanja pemerintah. Komponen untuk stimulus pertumbuhan itu bahkan lebih besar porsinya daripada alokasi anggaran jaminan pengaman sosial untuk kalangan berpenghasilan rendah.


Untuk mengatasi krisis, pada 2009 nanti pemerintah terus menjaga sektor riil untuk berkembang. ’’Pemerintah dan BI terus mengembangkan kebijakan insentif fiskal yang diperlukan pusat dan daerah agar sektor riil masih bisa bergerak untuk menjalankan usaha,’’ katanya.


Berikutnya, pemerintah melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah PHK. Karena itu, di depan sekitar 1.000 pengusaha yang hadir dalam Munas V Kadin, pemerintah meminta dunia usaha tidak melakukan PHK.


Langkah selanjutnya, pemerintah akan menjaga daya beli rakyat. Salah satunya menghitung lagi kemungkinan penurunan harga BBM. Dengan turunnya harga BBM, biaya transportasi bisa turun dan daya beli masyarakat meningkat.


’’Kami masih terus melihat fluktuasi harga minyak dunia. Jika penurunan terus berlangsung, sangat mungkin harga BBM bisa turun lagi,” ujar SBY.


Selain itu, pada 2009 pemerintah merealisasikan swasembada beras. Tahun ini sebenarnya Indonesia sudah mencapai swasembeda beras dengan surplus 60 juta ton. Tahun depan tentu meningkat lagi surplusnya.


Rekomendasi Kadin


Sebelumnya, Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat menyampaikan sembilan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global. Salah satunya, Kadin mendesak pemerintah menyediakan paket stimulus di semua sektor.


Selain itu, Kadin meminta pemerintah memantapkan stabilitas ekonomi dengan menjaga nilai tukar rupiah dan memulihkan transaksi antarbank. Lalu pemerintah juga menyediakan rambu-rambu untuk mencegah masalah keuangan yang berpotensi sistemik dengan mekanisme yang jelas dan dapat segera diimplementasikan bila terjadi krisis likuiditas perbankan.


Rekomendasi lain, Kadin meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan ekspansi fiskal yang efektif, khususnya penyerapan optimal untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. ’’Lalu mempercepat implementasi kebijakan sektor agropangan energi melalui koordinasi erat antardepartemen dan antara pusat dan daerah,’’ imbuh Hidayat.


Pemerintah juga diminta meninjau kembali perpajakan dengan tujuan menurunkan atau membebaskan pajak untuk barang-barang tertentu demi meningkatkan permintaan domestik. Kadin juga meminta pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur, mengkaji peluang efisiensi biaya logistik, dan melindungi pasar dalam negeri dari barang selundupan.


Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menambahkan, pemerintah sebaiknya tidak sembarangan memberi insentif bagi industri. Pemerintah harus selektif dan hanya memberi insentif bagi sektor yang layak dibantu.


Kata Sofjan, sektor yang bisa diprioritaskan untuk mendapatkan insentif pertama adalah yang menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian, sektor yang banyak menyerap konten lokal. Ketiga, sektor perumahan rakyat. ’’Harus benar-benar dipilih karena tadi dikatakan anggarannya terbatas,’’ katanya.


Kucurkan Rp 100 T


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tahun depan pemerintah akan mencairkan dana Rp 100 triliun untuk belanja infrastruktur. Dari jumlah itu, Rp 72 triliun diberikan ke departemen-departemen. “Kita mulai buka tahun anggaran pada 5 Januari 2009. Saat itu DIPA (Dana Isian Pelaksanaan Anggaran) harus sudah diserahkan,” ujarnya.


Dari Rp 72 triliun itu, untuk DPU dialokasikan Rp 25,8 triliun, Dephub Rp 12,6 triliun, dan ESDM Rp 4,5 triliun. Lalu Depdag Rp 3,5 triliun, Depkeu Rp 2,8 triliun, Depag Rp 2,2 triliun, Departemen Kelautan dan Perikanan Rp 1,1 triliun, dan Depdiknas Rp 1 triliun. “Sisanya sekitar Rp 24 triliun kita transfer ke daerah-daerah untuk pembangunan,” tegasnya.


Untuk memastikan agar proyek infrastruktur pada 2009 cepat terealisasi, saat ini beberapa departemen mulai melaksanakan proses lelang. Dengan begitu, tahun depan semua proyek yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan. “Kita terus upayakan agar transaction cost, prosedur yang bertele-tele dapat kita pangkas,’’ tegasnya.


Dalam kesempatan itu, Menkeu menyindir para pengusaha yang hanya bisa banyak ngomong, tapi kurang mendengarkan. Pengusaha dinilai terlalu banyak meminta kepada pemerintah. Menkeu meminta pengusaha tidak terlalu khawatir dengan kondisi perekonomian di tengah krisis global ini. “Kadin menjerit seperti growth Indonesia negatif. Padahal, pertumbuhan kita masih enam persen dan inflasi 11 persen,” tuturnya.


Dia mengakui, para pengusaha hanya melihat kondisi yang terjadi di negara-negara tetangga. Di beberapa negara, bank sentralnya mempertimbangkan penurunan suku bunga mendekati nol. Itu karena pertumbuhan ekonominya negatif. Namun, Indonesia berbeda. Menurut dia, pada Desember ini bahkan terjadi deflasi meski ada perayaan Natal dan tahun baru.


Di sisi lain, dia minta para pengusaha turut membantu pemerintah dalam memerangi penyelundupan. Caranya, tidak memberikan sogokan kepada petugas Bea Cukai yang bisa diajak bekerja sama. “Saya yakin, dari ribuan aparat pasti masih ada yang berbuat curang. Tapi, itu salah Anda juga karena mau memberi mereka. Kalau Bapak-Bapak temukan aparat yang mau dibayar, jangan dibayar,” cetusnya. **

Kemudian...

24 March 2009
Indonesia Bangkrut?

SAAT membuka sidang pleno Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Presiden SBY mengeluarkan pernyataan mengejutkan. ‘’Government is broke’’, begitu katanya. Tak lama kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani meralat. Dengan cadangan devisa Rp 1.500 triliun, mustahil Indonesia bangkrut.


Tak jelas motif dan dalam konteks apa SBY mengeluarkan pernyataan seperti itu. Memang betul telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana-mana yang menyebabkan jumlah pengangguran meningkat.


Dari sisi penerimaan, terjadi penurunan di berbagai sektor, seperti diakui Direktorat Pajak Departemen Keuangan. Penerimaan pajak non migas pada Januari 2009 memang naik Rp 1,6 triliun dibanding periode sama tahun lalu menjadi Rp 34,3 triliun. Tapi jumlah ini masih jauh dari kisaran umum yakni 18-20 persen.



Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) hanya naik 2,29 menjadi Rp 14,4 triliun. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) turun 8,39 persen menjadi Rp 204,6 miliar. Sedangkan penerimaan pajak lainnya Rp 21,38 miliar atau turun 6,57 persen. Adapun restitusi (pengembalian pajak) Rp 2,296 triliun. Setoran dari badan usaha milik negara (BUMN) setali tiga uang. Kementerian Negara BUMN membeberkan sejumlah kerugian yang ditanggung perusahaan pelat merah. Jumlahnya mencapai Rp 12 triliun! Perusahaan yang merugi di antaranya PT Pupuk Sriwijaya, PT Gas Negara Tbk dan PT Pupuk Kujang. PT Pupuk Sriwijaya merugi Rp 2 triliun sedangkan PT Pupuk Kujang rugi Rp 1 triliun.



Kementerian Negara BUMN memprediksi laba bersih BUMN tahun ini hanya Rp 70 triliun. Padahal tahun lalu masih bisa meraup Rp 78 triliun. Okelah negara mengalami kesulitan keuangan karena pemasukan turun tapi ucapan SBY yang menyatakan Indonesia bangkrut, oleh pengamat dianggap sebagai bentuk pesimisme atau ketidakpercayaan pemerintah dalam menghadapi krisis.



Dikhawatirkan, pernyataan SBY akan membuat Indonesia semakin tak menarik di mata investor. Padahal, pada saat bersamaan gairah untuk menarik minat penanaman modal masih menggebu-gebu. Bukan hanya itu, harga saham-saham unggulan BUMN di lantai bursa bisa ambruk.



Ada juga yang beranggapan pernyataan Presiden merupakan sinyal ketidakmampuan Indonesia membayar utang. Bank Indonesia (BI) menyebutkan utang luar negeri swasta yang jatuh tempo tahun ini mencapai 17,4 miliar dollar AS. Dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang negara-negara lain, beban kewajiban yang harus dibayar tentu makin berat.



Berharap mendapatkan haircut (pemotongan utang) tentu bukan hal mudah. Kreditor akan melihat dari berbagai aspek sebelum memutuskan untuk ‘memutihkan’ utang luar negeri sebuah negara. Lagipula, di sisi lain penghapusan utang juga akan berdampak buruk terhadap iklim investasi. Dus, kredibilitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara bisa hancur di mata kreditor.



Pemerintah juga tak bisa selalu mengambinghitamkan krisis global sebagai penyebab gejolak ekonomi dalam negeri. Kalau saja dari dulu serius menggenjot sektor usaha kecil menengah (UKM) atau ekonomi padat karya sebagai tulang punggung negara, pemerintah tidak sepanik seperti sekarang. Tipisnya penerimaan pajak juga tak bisa dijadikan parameter satu-satunya dalam menentukan kondisi negara. Patut disayangkan Presiden melontarkan pernyataan bombastis, justru di hadapan para pengusaha-pengusaha muda. Sebagai tulang punggung penggerak perekonomian ke depan, SBY harusnya menciptakan iklim kondusif, membangun semangat dan untuk berjuang bersama-sama melewati badai krisis.



Pernyataan ‘’Government is broke” hanya menunjukkan ketidakmampuan serta ketidakberdayaan pemerintah dalam mengelola ekonomi negara. Jika di akhir pemerintahannya SBY merasa tidak percaya diri, bagaimana mungkin dapat memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan? ■

Maunya sih mengutip seluruh tulisan tentang pernyataan SBY yang menyatakan pemerintah ini akan bangkrut... kalau rakyat memilih SBY Berbudi dalam pemilu presiden nanti...

Mari .. jangan pilih SBY Berbudi..... (pemerintah bangkrut) mendingan milih JK-WIN (Lebih cepat .. lebih baik.... ) atau

Mega PRO... (berjuang untuk rakyat)

apapun langkah SBY Berbudi.... mati kutu....

Setiap perbuatan kalau dimulai dari hati, tentu akan berbuah baik... tetapi jika sebuah perbuatan hanya dilandasi oleh kerakusan atas kekuasaan dan Harta,.. Insya ALLAH akan digagalkan oleh ALLAH....

langkah-langkah politik SBY, lebih banyak berdasarkan dorongan dari publik... Aulia Pohan masuk penjara karena besarnya kekuatan publik untuk menjeblosan besannya itu. Kristiani Herrawati, sang Istripun terpaksa berjilbab karena dorongan publik.... padahal namanya kristiani....

tentu langkah ini tidak membawa hasil yang baik... coba saja simak komentar yang ada didetik dot com berikut ini..

Mana mungkin SBY berbudi akan menang dengan modal seperti ini.... kalau masih menang.. pasti ada apa-apanya deh.... ?

Kristiani.. akhirnya pakai jilbab juga........

kata Ruhut masalah jilbab tidak penting...................

Jumat, 29/05/2009 19:47 WIB

Ruhut: Isu Jilbab Tidak Pengaruhi Elektabilitas SBY-Boediono
Mega Putra Ratya - detikPemilu


Jakarta - Isu Ibu Negara berjilbab yang hangat baru-baru ini rupanya benar-benar membuat risih kubu SBY-Boediono. Apalagi istri pasangan itu memang tidak mengenakan jilbab. Apakah mereka takut elektabilitas SBY-Boediono turun?

"Enggak, enggak. Itu tidak mempengaruhi elektabilitas," ujar Ketua DPP PD Ruhut Sitompul saat ditemui wartawan sebelum mengikuti Silahturahmi Nasional Koalisi Parpol SBY-Boediono di Hall D1, arena PRJ, Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/5/2009).

Meski gerah, PD mengaku tidak ingin menanggapi isu jilbab ini terlalu serius. Sebagai partai nasionalis-religius, PD menghormati penggunaan jilbab.

"Ya kita hormati yang menggunakan, yang tidak juga kita hormati," tandasnya.

Isu jilbab belakangan memang marak. Targetnya adalah istri SBY dan Boediono yang tidak mengenakan penutup kepala khas umat Islam itu seperti istri Jusuf Kalla dan Wiranto. Gara-gara isu ini, Sekjen PD Marzuki Alie sempat menelepon Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring, meminta PKS menegur kadernya yang menggulirkan isu ini.

( Rez / ken )

Eh.................ternyata penting juga.... akhirnya Kristiani Herrawati .. pake jilbab juga ...

Sabtu, 30/05/2009 22:14 WIB

'Ny SBY' Berjilbab di PRJ
Luhur Hertanto - detikPemilu


Jakarta - Masyarakat tahu benar bahwa selama ini Ny. Ani Yudhoyono tidak berjilbab. Tapi tiba-tiba di tengah Silatnas Parpol Koalisi SBY-Boediono tampil 'Ibu Negara' berbusana muslimah lengkap dengan jilbabnya.

Penampilan Ny Ani berjilbab tersebut ada di poster kalender yang dibagikan pada peserta Silatnas Parpol Koalisi SBY-Boediono. Acara digelar di Arena PRJ, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/5/2009).

Poster kalender berukuran sekitar 50x60 cm itu didominasi warna biru tua. Di sisi kanan terpampang foto pasangan SBY-Ny Ani tengah memberikan salam. Di bagian seberangnya tertera penanggalan 2009 dari Januari sampai Desember.

Di bagian tengah terdapat foto-foto kegiatan dan program kerja pro-rakyat yang dijalankan oleh pemerintahan SBY-JK selama hampir lima tahun terakhir. Foto tersebut dalam formst elips dan di atasnya tertulis "Mari Kita Lanjutkan Membangun Indonesia, Segalanya Untuk Rakyat".

Sekjen PKB Lukman Eddy yang dimintakan komentarnya menyebut pembagian poster 'Ny SBY' berjilbab sebagai masalah momentum. Materi poster diambil dari salah dokumentasi kegiatan kenegaraan salah satu peringatan hari besar keagamaan.

Sepengetahuan Lukman, pada kesempatan demikian Ny Ani selalu tampil mengenakan jilbab agar sesuai dengan situasi. Meski hanya sesekali pada kegiatan tertentu Ny Ani berjilbab, menurut Lukman bukan suatu masalah yang prinsipil hinggga sampai dijadikan komoditas politik.

"Mungkin ini inisiatif dari relawan pendukung SBY-Boediono menanggapi isu-isu yang kini berkembang," tutur Lukman tentang pembagian poster itu.
( lh / sho )

Syukur deh... biar kayak upiakbanun.... tetapi perlu ditanyakan nih...pake jilbabnya karena untuk memenangkan pemilu presiden, atau memang panggilan hati, seperti upiakbanun juga.. yang pakai jilbab dari mulai SMU..

SBY-berbudi menang... PLN Digadaikan...

Kebijaksaan ekonomi saat ini neolib... selain sudah menjual banyak bank-bank rekap.... PLN pun akan dijual....

Serikat Pekerja PLN Ancam Mogok Nasional

Sabtu, 02 Mei 2009 | 13:59 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar:Puluhan anggota Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) melakukan aksi unjuk rasa di kantor PLN Distribusi Bali hari ini, Sabtu (2/5). Mereka menyampaikan pernyataan sikap menolak privatisasi PLN yang didorong oleh Asian Development Bank (ADB).

Mereka mengancam melakukan aksi mogok nasional jika tuntutan tidak dipenuhi. Aksi itu, menurut Ketua Umum SP PLN Ahmad Daryoko karena rencana seminar mengenai privatisasi PLN yang akan digelar di kantor itu ternyata tiba-tiba dibatalkan. "Baru tadi malam kami diberitahu, ruangan tak bisa digunakan. Padahal sudah 100 orang perwakilan yang datang dari seluruh Indonesia," sebutnya.

Aksi itu sempat dihadang oleh petugas keamanan sehingga mereka terpaksa membuka paksa pintu gerbang kantor yang telah ditutup. Dalam pernyataannya, SP PLN menuding ADB telah memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia US$ 400 Juta untuk meminta privatisasi PLN khususnya dalam konteks pasar kompetisi eceran. “Peran pemerintah dalam penentuan tarif dan subsidi juga diubah untuk memberi kesempatan lebih besar pada swasta,” ujarnya.

Dilacak lebih jauh, tekanan ADB sudah terlihat saat penandatanganan Letter of Intent (LOI) pada 14 Juli 1999 sehingga pemerintah dan DPR membuat UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan.Undang-undang itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 15 Desember 2004. Tapi, menurut Daryoko, pemerintah tetap melanjutkan program privatisasi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 3/2005 sebagai pengganti undang-undang itu..


Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kemudian mengeluarkan Keputusan No 03/2007 tentang Grid Code yang menghendaki transmisi listrik khususnya di Jawa-Bali tidak dibawah kendali PLN. “Mereka akan menyerahkan ke lembaga independen yang ditunjuk Menteri,” ujarnya.


Usaha itu terus berlanjut dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 8 Januari 2008 yang menghendaki PT Indonesia Power dan Pembangkit Jawa Bali (PJB) menjadi BUMN terpisah. Selain itu, Distribusi Jawa Bali dipersiapkan menjadi anak perusahaan.

SP PLN juga menuding, perubahan AD/ART PLN memangkas kewenangan pemerintah dan DPR sehingga urusan PLN hanya menjadi urusan Menteri BUMN. Karena alasan-alasan itu , SP PLN menolak pelaksanaan sidang tahunan ADB di Nusa Dua Bali. “Kalau upaya itu tidak dihentikan kami akan melakukan perlawanan terakhir dengan mogok nasional,” kata Daryoko.



ROFIQI HASAN